Tim Kuasa Hukum KPU Kabupaten Nabire Menjelaskan Pemohon Tidak Memiliki Lega Standing 

BERITAJURNALIS.NET, JAKARTA,-Mahkamah Konstitusi (MK)  menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel.

Terdapat tiga panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi. Panel satu diketuai Suhartoyo didampingi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, panel dua diketuai Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

 Tim kuasa hukum dari KPU Kabupaten Nabire, untuk perkara Nomor 225 calon bupati dan wakil bupati kabupaten Nabire.

Pemkab Mimika Studi Tiru Keprotokolan dan Keterbukaan Informasi ke Pemkot Tangsel

Saat di wawancara oleh awak Media Beritajurnalis  Tim  kuasa hukum dari KPU Kabupaten Nabire mengatakan yang menjadi pemohon untuk perkara No. 225/PHPU-BUP-XXIII/2024, bukan paslon Bupati atau Wakil Bupati melainkan pemantau pemilihan  yang memohonkan untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Nabire No. 580 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dimenangkan oleh Syahrizal Wijaya Siregar S.H dan Narti Sunarti. Masalahnya Pemohon disini tidak puas dengan  hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan di kabupaten Nabire oleh pelaksana yaitu KPU Kabupaten Nabire padahal sebetulnya pemohon tersbut tidak memiliki Lega Standing dalam mengajuka  permohonan dikarenakan tidak teregistrasi sebagai pemantau pemilihan/Pemantau Pemilu pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Nabire walau  sebelumnya memang dia teregiatrasi saat pemantau pemilihan di pemilihan Gubernur dan Wakkl Gubernur Provinsi Papua Tengah sesuai Pasal 436 UU No. 7 Tahun 2017  "papar Nurazan Subhianto, S.H., Syahrizal Wijaya, Siregar, S.H., dan Narti, Sunarti, dari Kantor Hukum Sultan Al Fatih & Co

" Nov "