Kemendagri Gelar Rapat Penyusunan Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

BERITAJURNALIS.NET, JAKARTA,-21 Januari 2025 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar rapat penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Rapat ini dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2025, di Ruang Rapat Gedung H Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan pentingnya peraturan ini sebagai pedoman untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Maurits, peraturan ini harus memuat parameter indikator kinerja yang dapat diukur untuk menciptakan sistem evaluasi yang terdigitalisasi dan terstandardisasi.

“Acara ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah serta untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Maurits dalam sambutannya.

Dukung Menteri ATR/ BPN Nusron, LBH Coperlink Lapor KPK Dugaan Gratifikasi ex Kantah BPN Jaktim

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu, ia mendorong penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek krusial yang disorot oleh Maurits. Ia juga menggarisbawahi perlunya optimalisasi pendapatan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terukur dan tepat sasaran untuk mendukung program prioritas nasional.

“Penting juga untuk memastikan adanya sinergitas dalam evaluasi penilaian kualitas belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor-sektor yang menjadi program prioritas nasional,” tandasnya.

Hingga Oktober 2024, Pemkot Tangsel Telah Menindaklanjuti 997 Aduan Masyarakat Lewat SP4N-LAPOR 

Rapat ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien dan transparan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

" Rusdan "